SOLOPOS.COM - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013, Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko (kanan) saling berjabat tangan saat akan mendaftar di KPUD Jateng sebagai calon gubernur Jateng. dokJIBI/SOLOPOS/Antara
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013, Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko (kanan) saling berjabat tangan saat akan mendaftar di KPUD Jateng sebagai calon gubernur Jateng. dokJIBI/SOLOPOS/Antara
Melihat sepintas panampilan Heru Sudjatmoko, orang mungkin tidak percaya kalau dia merupakan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.
Penampilan pria paruh baya ini memang tampak sederhana, pakaian yang dikenakan juga biasa saja, sebagaimana masyarakat umum. Tidak menunjukkan sebagai Bupati Purbalingga.
Padahal sosok pria kelahiran Purbalingga 13 Juni 1951 itu, sekarang telah resmi menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung PDIP berpasangan dengan bakal calon gubernur (cagub), Ganjar Pranowo.
Padahal sosok pria kelahiran Purbalingga 13 Juni 1951 itu, sekarang telah resmi menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung PDIP berpasangan dengan bakal calon gubernur (cagub), Ganjar Pranowo.
Mengenai pencalonan dirinya sebagai bakal cawagub pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013, Heru mengatakan tidak pernah menyangka.
“Saya tidak menyangka kalau dapat rekomendasi cawagub dari PDIP, karena masih banyak calon yang mumpuni,” katanya ketika ditemui Solopos.com seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP dr Kariadi Kota Semarang, Kamis (7/3).
Berkat dukungan PDIP dan masyarakat Purbalingga, Heru mampu meraih suara 57% dan menjadi Bupati Purbalingga.
“Motivasi mendaftar cawagub awalnya, bagaimana dapat memberikan penghormatan kepada PDIP, karena saya yang asalnya orang birokrasi, tapi saat maju sebagai bupati 2010 mendapat kemudahan luar biasa dari PDIP,” bebernya.
Hampir sebagian besar karier, pria lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang 1974 memang berada di birokrasi.
Mulai dari mantri polisi, kecamatan Kejobong, camat Bobotsari, Purbalingga, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Purbalingga, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, wakil bupati Purbalingga, dan terakhir Bupati Purbalingga.
“Saya pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada 2007 dan masuk ke PDIP serta mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) partai,” ujar pria yang gemar olahraga jalan kaki cepat ini.
Sehingga ayah dari Priyotomo, Setyaning Puruhita, dan Cahyaning Ratri ini sudah paham seluk betul beluk birokrasi pemerintahan.
Meski begitu, Heru menyadari posisinya sebagai cawagub sehingga kewenangan tidak akan melampaui dari cagub. “Komitmen pribadi membantu tugas cagub. Tidak boleh ada srengge [mataharai] kembar di pemerintahan,” katanya.
