Kemampuan Jokowi Pimpin DKI Jakarta Diragukan

Jokowi (Dokumentasi)

JAKARTA– Sejumlah kalangan mulai meragukan kapasitas dan kemampuan calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Jokowi Widodo (Jokowi) dalam memimpin Jakarta.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Hal itu dikarenakan seringnya Jokowi mengungkapkan kesalahan perihal data dan fakta di depan publik, sehingga keraguan terhadap dirinya sebagai gubernur DKI mulai timbul.

“Pemahaman Jokowi tentang Jakarta masih lemah. Ia begitu seringnya melakukan kesalahan dalam mengungkapkan data dan fakta,” ujar anggota DPD DKI Jakarta, Pardi di Jakarta, Minggu (2/9/2012).

Sebagai salah satu anggota DPD yang mewakili masyarakat Jakarta, dirinya menyayangkan dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji. “Jangan karena ingin mencitrakan, lantas berupaya mendeskreditkan lawan dengan memberikan dan mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak benar,” tegasnya.

Dengan pemahaman yang lemah, ia semakin tidak yakin jika Jokowi-Ahok bisa membuat Jakarta lebih baik. Semboyan perubahan yang diusung oleh pasangan ini, lanjut Pardi, lebih hanya untuk pemanis dalam kampanye. “Saya melihat, dalam kampanye dan berbagai pernyataan Jokowi-Ahok hanya untuk mencari popularitas,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa pernyataan Jokowi tentang Jakarta sering dianggap salah. Sebagai contoh saat Jokowi mengungkapkan jumlah angka kemiskinan di Jakarta yang mencapai 20 persen. Padahal menurut BPS angka kemiskinan di Jakarta hanya 3,8 persen.

Begitu juga saat penyampaian visi, misi dan program pasangan Cagub dan Cawagub di DPRD DKI Jakarta saat putaran pertama lalu. Saat itu Jokowi menyatakan Pemprov DKI sama sekali tidak terlibat dalam proyek Banjir Kanal Timur (KBT). Pernyataan ini langsung dibantah oleh Pemprov DKI, karena 60% dari dana pembangunan KBT berasal dari APBD Jakarta.

Tak hanya itu, saat Jokowi mempertanyakan penggunaan APBD DKI selama 5 tahun terakhir, yang mempertanyakan kemana penyaluran dana APDB sebesar Rp44 triliun. Padahal, selama ini Pemprov DKI sangat transparan dalam mengelola APBD DKI.

Bahkan masyarakat dengan sangat mudah mengakses melalui internet penggunaan APBD DKI Jakarta melalui laporan yang diterbitkan tiap tahun sejak era kepemimpinan Fauzi Bowo.